Smart Government Harus Diterapkan Dalam Pemindahan Ibu Kota

0
75
views

befren.com – Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Suhono Harso angkat bicara menanggapi wacana pemindahan ibu kota Indonesia. Menurut dia, rencana tersebut memerlukan aspek yang terintegrasi dengan menerapkan sistem pemerintahan 4.0 dan tentunya menggunakan teknologi yang memudahkan kerja pemerintahan.

“Kehadiran teknologi ini tentu bisa memberikan kontribusi bidang lain, seperti bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga pemerintahan,” kata Suhono kepada wartawan di Bandung.

Suhono menuturkan, wacana pemindahan ibu kota Indonesia sebelumnya juga sempat ramai diperbincangkan. Kini wacana tersebut mencuat kembali sejak akhir April lalu. Bahkan isu tempat yang diusulkan seperti Jonggol, Kertajati Jabar, hingga Kalimantan, dan Sulawesi terus menjadi bahan diskusi.

Menurut dia, masing-masing punya dasar dan alasan dengan faktor seperti biaya, teknis, sosial, keamanan, kenyamanan, ekonomi hingga lingkungan, termasuk juga masalah pemerataan dan mungkin politik.

Namun demikian, masih jarang yang membahas (konsider) beban pemerintahan yang akan diemban oleh ibu kota ke depan. Misalnya 100 tahun kemerdekaan tahun 2045. Waktu selama 25 tahun ke depan cukup untuk melakukan rencana pembangunan dalam rangka pencapain cita cita bangsa.

“Transformasi pada hakekatnya adalah perubahan dari satu kondisi ke suatu kondisi yang diharapkan. Makna hijrah yang sering dimaknai pindah lokasi, bisa diartikan juga perubahan,” terang pria yang juga Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) tersebut.

Selain itu, kata Suhoni, lima tahun terakhir masyarakat juga disibukan dengan hadirnya suatu revolusi industri yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Kehadiran disrupsi teknologi seperti IoT, cloud computing, hingga kecerdasan buatan telah mengubah cara pabrik atau industri berproses.

Pemerintahan yang mempunyai fungsi perencaanaan, pelaksanaan, pengaturan hingga pengawasan pembangunan, tentu sangat bisa terbantukan oleh teknologi informasi. Kerja pemerintahan juga akan lebih efektif dalam melakukan observasi, orientasi, keputusan dan tindakan sistem pemerintahan.

“Beban atau proses yang selama ini dilakukan untuk fungsi administrasi, baik dalam monitoring, pelaporan rapat bahkan proses pengambilan keputusan dengan mudah terbantukan oleh teknologi,” jelasnya.

Dia menegaskan, teknologi robot, komputasi, jaringan, hingga kecerdasan tiruan (artificial intellegence) sangat dimungkinkan mengurangi beban admistrasi pemerintahan.

Bahkan, lanjut dia, bisa dilakukan penyimpanan dokumen secara terdistribusi. Jika ada bencana, data bisa disimpan secara ‘mirror’ di beberapa lokasi atau yang disebut sebagai ‘Data Recovery Center’. Termasuk pertemuan, rapat, koordinasi bisa dilakukan melalui jejaring video, teks, dan suara.

“Sejatinya pemerintah juga sedang siapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, walau progresnya sejak ada Inpres e-Gov 2003 hingga Perpres SPBE 2018 masih belum membanggakan. Karena mungkin ekosistem pendukungnya belum siap, juga ekosistemnya menyangkut sarana dan prasarana, regulasi hingga sumber daya manusia,” jelasnya.

Sementara dalam kerangka 25 tahun ke depan menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kata Suhono, jika progres Making Indonesia 4.0 berhasil, maka proses pemerintahan mestinya dengan mudah dibantu oleh teknologi informasi. Upaya pemindahan ibu kota atau tetap di ibu Kota lama, menurut Suhono, perlu memperhatikan kebutuhan dan kemampuan teknologi dalam membantu tugas dan fungsi jangka panjang.

Roadmap pemerintahan berbasis elektronik (smart government), kata dia, perlu dibuat dan dikaji lebih rinci. Sebab, dengan smart government, kebutuhan ruang Aparatur Sipil Negara, pertemuan, dan sistem terdistribusi bisa mengurangi beban ibu kota.

Sementara itu, Suhono mengungkapkan prediksiknya tahun 2045, Aparatur Sipil Negara dan penduduk akan diisi oleh kaum yang saat ini banyak disebut sebagai generasi millenia, yaitu generasi yang tidak perlu kantor tetap. Namun, lebih bisa kerja di ‘co working space’ atau sistem kerja gabungan nonformal dengan dunia virtual.

“Tentu ini akan berpengaruh terhadap rancangan government co working space. Masalah infrastructure sharing, tidak boleh dilupakan juga masalah keamanan fisik dan virtual. Hoax dan hacker perlu di antisipasi lebih baik lagi,” ujarnya.

Untuk itu, Suhono memandang pemindahan ibu kota perlu dipikirkan lebih masak lagi, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana visi atau bentuk pemerintahan yang berakibat kebutuhan fisik dan virtual yang saling melengkapi.

Seiring dengan revolusi industri, kata dia, maka revolusi pemerintahan juga perlu disiapkan dengan baik, tol langit, jalan darat hingga maritim menjadi saling sinergi dalam suatu platform sistem cerdas. (jawapos)

Silahkan Komentar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here