Desak Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah UU atau Pembatalan UU Cipta Kerja

0
108
views

befren.com – Hingga saat ini masih hangat diperbincangkan soal pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus. Sejumlah organisasi kemasyarakatan pun turun menolak UU Cipta Kerja tersebut.  

Tidak hanya itu saja mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu pembatalan UU Cipta Kerja yang saat ini semakin memanas.  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta pembatalan UU Cipta Kerja

Mereka mengaku kecewa dengan pemerintah dan DPR yang menurutnya tidak mengindahkan masukan dari ormas Islam, karena diklaim hanya menguntungkan pengusaha, investor asing dan cukong.  

MUI juga mengeluarkan surat keputusan nomor Kep-1730/DP-MUI/X/2020. Dalam taklimat tersebut ,bahwa MUI mendukung upaya uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi.  

Mereka meminta agar para hakim konstitusi bisa bersikap adil dalam menyikapi masalah ini.

Desakan perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja juga datang dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Mereka menyatakan penerbitan perppu itu nantinya harus bisa menjamin hak-hak pekerja, kedaulatan pangan dan petani, kelestarian lingkungan dan kemuliaan tujuan pendidikan nasional dengan UU yang telah berjalan.  

Dan tidak ketinggalan juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menilai UU Cipta Kerja itu merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis.  

Telah diketahui, UU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020). Sejak itu, kontroversi pun terjadi hingga membuat jutaan buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo penolakan UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Silahkan Komentar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here